Review dan Respon Terhadap Pandangan Dasar Joseph Schacht Mengenai Hadits Hukum

Pendahuluan

Joseph Schacht (1902-1969) merupakan orientalis yang menggeluti banyak bidang. Kajiannya meliputi teologi, sejarah ilmu, filsafat Islam dan filologi, di samping spesialisasi utamanya adalah hukum Islam.[1] Terkait dengan subjek yang disebut terakhir inilah, Hallaq mengatakan,

Karya-karya Schacht telah berhasil mendefinisikan suatu subbidang orientalisme hukum Islam. Dia dianggap sebagai bapak pendirinya dan, dalam hal itu, dia tidak tertandingi oleh siapa pun.”[2]

Pengaruh pandangan-pandangan Schacht dalam studi hukum Islam, masih menurut Hallaq, telah menumbuhkan tradisi taqlid, yaitu penggunaan dan reproduksi gagasan-gagasan Schacht dengan hanya sedikit, bahkan tanpa, sikap yang kritis dan independen. Kedudukan Schacht dalam studi hukum Islam hampir menyerupai otoritas profetik, sampai-sampai catatan-catatannya yang hanya bersifat sambil lalu dan dangkal pun secara dogmatis dianggap otoritatif.[3]

Kajian Schacht terhadap hukum Islam sangat terkait dengan hadits, terutama hadits hukum. Setahun sebelum meluncurkan magnum-opusnya,  The Origis of Muhammadan Jurisprudence, Schacht mempublikasikan kajiannya tentang hadits dalam artikel berjudul A Revaluation of Islamic Tradition (salanjutnya disebut A Revaluation).[4] Dalam kajiannya terhadap ini, Schacht berpijakan pada kesimpulan pendahulunya, Goldziher yang menyatakan,

the hadith will not serve as a document for the history of the infancy of Islam, but rahter as a reflection of the tendencies which appeared in the community during the maturer stages of its development.”[5]

Schacht lebih tegas menyatakan bahwa apa yang dinamakan hadits Nabi saw dan para pahabat tidaklah mengandung informasi otentik tentang periode awal Islam, kecuali merefleksikan pandangan-pandangan yang muncul selama dua setengah abad setelah hijrah,[6] dan hadits hukum baru muncul secara massif semenjak kuartal kedua abad kedua hijriyah. Karena itu, di mata Schacht, hadits hukum harus diasumsikan palsu sebelum terbukti keasliannya. Tulisan ini sedikit mereview A Revaluation, menyajikan garis besar argumentasi Schacht mengenai hadits, dan memberikan kritik pada asumsi-asumsi dasarnya.

Pembahasan

  1. Pengertian Sunnah dan Mazhab-mazhab Fiqih Kuno

Jika para ilmuan muslim saat ini selalu berpandangan bahwa fiqih merupakan hukum yang sepenuhnya digali dari dalil-dalil syara’ yang diakui sebagaimana yang dikemukakan oleh para pakar ushul fiqih (Al-Qur’an, Sunnah Nabi, Ijma’, qiyas, dll), Schacht justru melihat fiqih pada awalnya didasarkan pada keputusan otoritas-otoritas tradisional dan praktek-praktek yang disepakati oleh masyarakat Islam di berbagai wilayah yang berbeda. Menurut Schacht, fiqih juga tidak bebas dari pengaruh unsur-unsur asing, terutama hukum Romawi.[7] Jarak yang menghambat komunikasi antara wilayah Islam serta perbedaan kondisi sosial antara satu wilayah dengan wilayah lainnya melahirkan keragaman corak bagi fiqih Islam berdasarkan pola kewilayahan. Pada gilirannya, keragaman tersebut memunculkan mazhab-mazhab geografis, seperti Mazhab Madinah, Mazhab Irak, dan Madzhab Syam.[8] Aliran-aliran hukum yang terpola menurut letak geografis inilah yang oleh Schacht disebut sebagai mazhab-mazhab fiqih kuno, dan praktek-praktek yang disepakati masyarakat pada suatu wilayah yang kemudian menjadi acuan hukum itulah yang disebut dengan sunnah oleh mazhab-mazhab kuno. Secara teknis, living tradition (sunnah yang hidup) adalah istilah yang digunakan oleh Schacht untuk menyebut praktek-praktek yang menjadi referensi hukum bagi mazhab-mazhab fiqih kuno tersebut dan untuk membedakannya dengan Sunnah Rasul (tradition of the Prophet).[9]

Schacht mengklaim bahwa sunnah Nabi saw (tradition of the Prophet) tidak memiliki kedudukan istimewa dalam pandangan seluruh mazhab fiqih kuno, baik Mazhab Madinah, Irak maupun Syam. Meski sesekali merujuk kepada hadits Nabi saw, rumusan-rumusan hukum mereka lebih banyak mengacu kepada praktek dan pendapat para sahabat dan tabi’in yang ada, sebagai bagian dari living tradition, daripada hadits Nabi saw. Di Irak, misalnya, pandangan Ibnu Mas’ud ra merupakan referensi utama yang membentuk mazhab fiqih di wilayah itu. Posisinya bagi Mazhab Irak, menurut Schacht, setara dengan orang suci yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan doktrin yang mereka anut. Sepeninggal Ibnu Mas’ud ra, kedudukan dan fungsi yang penting ini ditempati oleh generasi selanjutnya (tabi’in), di mana Ibrahim an-Nakha’i adalah salah seorang di antaranya.[10]

Hal yang sama terjadi di tempat lain, termasuk Madinah, disebut-sebut sebagai kampung halaman Sunnah. Menurut Schacht, reputasi tersebut didapatkan Madinah pada masa belakangan. Sampai akhir abad ke-2 H, julukan itu belum dikenal dan masih terdengar sebagai sebuah fiksi pada awal abad selanjutnya.[11] Pada masa yang lebih awal, penduduk Madinah lebih berpegang pada praktek yang telah berlaku secara umum di masyarakat sebagai bagian dari apa yang disebut Schacht sebagai living tradition. Sikap Imam Malik dalam Al-Muwaththa’ mencerminkan pendirian mazhab fiqih di kota ini ketika beliau menolak penggunaan hadits Nabi saw, dengan isnad penduduk Madinah sendiri, yang bertentangan dengan praktek yang disepakati sejak lama oleh penduduk Madinah.[12]

Schacht mencoba mengajukan banyak bukti. Bukti paling sederhana yang dia kemukakan adalah proporsi hadits Nabi saw yang relatif kecil dibanding atsar-atsar dari para sahabat dan tabi’in dalam literatur hadits paling awal. Schacht mencatat,

Al-Muwaththa’ karya Imam Malik mengandung 822 hadit Nabi dan 898 hadits lain, yaitu 613 dari sahabat dan 285 dari tabiin. Al-Muwaththa’ karya Imam Abu Hasan Asy-Syaibani berisi 429 hadits Nabi dan 750 hadits lain, yaitu 628 dari sahabat, 112 dari tabiin, dan 10 dari generasi setelahnya. Kitab al-Atsar karya Imam Abu Yusuf mengandung 189 hadits Nabi, 372 dari shahabat, dan 549 dari tabiin. Dalam teks lengkap dari Kitab al-Atsar karya Imam Asy-Syaibani, kita menemukan 131 hadits Nabi, 284 dari sahabat, 550 dari tabiin, dan 6 dari otoritas setelahnya.”[13]

Menurut Schacht, data tersebut menunjukkan bahwa, pada masa itu, hadits Nabi saw belum menjadi rujukan utama bagi fiqih.

Mengingat bahwa pada masa berikutnya, seperti yang sekarang kita jumpai, justru Sunah Nabi-lah, di samping Al-Qur’an, yang kemudian lebih tampak menjadi acuan utama bagi fiqih Islam, dan bukannya living tradition, Schacht berpandangan bahwa sebagian besar, kalau tidak seluruhnya, hadits-hadits hukum (fiqih) yang dinisbatkan kepada Nabi saw adalah palsu. Ia memperkirakan, hadits-hadits tersebut baru bermunculan kira-kira sejak kuartal kedua dari abad ke-2 H.[14]

  1. Oposisi Ahli Hadits dan Imam Asy-Syafi’i Terhadap Mazhab-mazhab Kuno

Schacht, dalam A Revaluation, mengisyaratkan bahwa sebelum Imam Malik mengambil peranannya di Madinah, sekelompok ahli hadits telah hadir sebagai oposisi dan menekankan otoritas Sunnah Rasul saw dalam fiqih. Hal yang sama juga terjadi di wilayah lain seperti Irak.[15] Persoalan ini dia paparkan lebih jauh dalam An Introduction to Islamic Law. Para ahli hadits ini tidak merasa puas dengan pandangan mazhab-mazhab yang ada bahwa praktik yang selama ini mereka jalankan mencerminkan apa yang diajarkan oleh Nabi saw dengan alasan bahwa ia merupakan praktek tradisi hidup yang tidak terputus, berawal dari Nabi saw, dipraktekkan oleh para khalifah dan disahkan oleh para ulama, atau bersandar pada pendapat sahabat dengan alasan bahwa mereka lebih mengerti tantang apa yang diajarkan oleh Nabi saw. Para ahli hadits ini berpendapat bahwa hukum tidak dapat disandarkan pada pendapat siapa pun kecuali pada Sunnah Rasul yang dilaporkan oleh orang yang mendengar atau menyaksikannya kemudian ditransmisikan secara verbal dan estafet oleh orang-orang yang perkataannya dapat percaya secara bersambung hingga akhirnya sampai ke pendengaran mereka.[16] Para ahli hadits ini sesekali berhasil mempengaruhi mazhab-mazhab lokal untuk mengubah pandangan karena hadits-hadits yang mereka edarkan, namun sesekali juga gagal.[17]

Imam Asy-Syafi’i, menurut Schacht, memainkan peranan penting dalam memperkuat pendirian para ahli hadits, meski pun ia juga sering menyatakan bahwa pandangan Asy-Syafi’i merupakan cetusan inovasi baru pada masanya. Dalam A Revaluation, Schacht menyatakan,

Jilid VII dari edisi cetak Kitab al-Umm karya Asy-Syafi’i berisi beberapa risalah di mana Asy-Syafi’i membahas doktrin para pendahulunya: mazhab Irak, Madinah, dan Syam. Memang terdapat perbedaan yang luas di antara mazhab-mazhab kuno itu sendiri, namun mereka sepakat pada satu titik penting, yang secara tajam membedakan mereka dengan Syafi’i. Menurut madzhab kuno, sunnah Nabi belum memiliki otoritas utama; hanya Asy-Syafi’i, yang jelas di bawah pengaruh tekanan kelompok Ahli hadits, secara konsisten menjunjung tinggi doktrin bahwa ketika terdapat hadits Nabi, maka tidak ada argumen lain yang berlaku. Karya Asy-Syafi’i penuh dengan pengulangan monoton mengenai doktrin pentingnya ini, dan jelas bahwa doktrin ini merupakan sebuah inovasi yang mengejutkan di masanya.[18]

Di samping menunjukkan bahwa mazhab-mazhab kuno pra-Syafi’i belum menjadikan sunnah Nabi sebagai dalil yang lebih penting dari living tradition, Schacht melihat bahwa Asy-Syafi’i merupakan tokoh yang paling bertanggungjawab dalam pergeseran makna Sunnah, dari living tradition yang longgar (meliputi perkataan sahabat, tabi’in dan kesepakatan umum) menjadi konsep yang lebih sempit, yaitu Sunnah Nabi saw secara khusus. Konsep Sunnah yang dipelopori oleh Asy-Syafi’i ini kemudian berhasil merestorasi wajah fiqih dan menjadi hal yang berlaku dalam teori hukum Islam klasik hingga saat ini.[19]

  1. Pengaruh Pandangan Asy-Syafi’i Terhadap Mazhab Kuno

Perdebatan-perdebatan Asy-Syafi’i yang tercantum dalam karya-karya beliau, seperti Ar-Risalah dan Al-Umm, sangat memberikan inspirasi bagi Schacht untuk menyusun teorinya. Asy-Syafi’i dalam teori Schacht memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap mazhab-mazhab kuno. Pengaruh itu tidak selalu terlihat pada perubahan doktrin mazhab-mazhab kuno yang terlajur berpedoman pada living tradition, melainkan lebih pada memotivasi mazhab-mazhab tersebut untuk merekayasa hadits Nabi saw sebagai sandaran bagi doktrin-doktrin yang telah mapan sebelumnya. Inilah alasan mengapa, menurut Schacht, jumlah hadits hukum menjadi semakin banyak pada masa hidup Asy-Syafi’i dan setelahnya. Schacht mengatakan,

Merupakan hal yang pasti pula bahwa sejumlah besar hadits hukum yang disandarkan kepada otoritas Nabi berasal dari masa Asy-Syafi’i dan sesudahnya; kita dapat mengamati ini secara langsung dengan mengikuti tahap-tahap perkembangan perdebatan hukum dan semakin meningkatnya jumlah hadits yang bersesuaian bersamaan dengan perbaikan secara bertahap.”[20]

Dengan mengamati perkembangan itu, Schacht melihat bahwa isnad hadits yang dilaporkan dari waktu ke waktu semakin bagus, yaitu semakin menemukan sandarannya ke belakang sampai kepada Rasulullah saw, indikasi bahwa perbaikan isnad tersebut dilakukan pada masa yang lebih belakang. Schacht mencatat,

isnad memiliki kecenderungan untuk berkembang ke belakang, setelah isnad-isnad itu kembali kepada, katakanlah, seorang tabi’in yang menempati posisi awal, mereka (isnad itu -penterjemah) kemudian sering dibawa lebih mundur lagi kepada seorang sahabat hingga akhirnya sampai kepada Nabi sendiri. Secara umum kita dapat mengatakan, “semakin sempurna suatu isnad, maka hadits itu semakin muda usianya”.”[21]

Schacht menyatakan perkembangan fase perdebatan fiqhiyah di antara pandangan-pandangan yang berbeda dari masa ke masa dapat menunjukkan jejak penciptaan hadits hukum. Hal ini juga terjadi pada bidang lain seperti kajian hadits yang berkaitan dengan sejarah Nabi (Sirah Nabawiyah). Asumsinya, jika dalam pengamatan tersebut tampak bahwa sebuah hadits tidak pernah digunakan sebagai argumen untuk mendukung suatu pendapat pada perdebatan-perdebatan yang lebih awal, dan baru muncul pada rekaman perdebatan-perdebatan setelahnya, maka hadits tersebut dapat dikatakan palsu, belum ada pada masa awal dan baru ditambahkan pada masa belakangan. Dalam soal hadits sejarah Nabi, Schacht menyatakan:

Kita bisa mengamati pertambahan (jumlah hadits) ini secara langsung pada hampir sepanjang abad kedua dalam diskusi mengenai hukum perang, yang menjadikan sirah Nabi sebagai preseden. Sifat polemis dalam diskusi ini membuat aman untuk menyimpulkan bahwa setiap kali seorang penulis tidak menyebut-nyebut suatu hadits sejarah (sirah) yang relevan untuk mendukung pahamnya sendiri dan membatalkan paham lawan-lawannya, itu berarti ia tidak mengetahui keberadaan hadits itu. Dengan kata lain, dia tidak mempunyai hadits tersebut karena belum ada pada masa dia hidup. Kita dapat menemukan hadits baru pada setiap tahap perkembangan doktrin, dan ahli hukum sesekali keberatan dengan hadits sejarah yang dikemukakan oleh lawan-lawan mereka karena hadits itu tidak diketahui atau tidak diterima oleh para spesialis di bidang biografi Nabi. Sebagian besar data standar tentang biografi Nabi di Madinah, karena muncul di paruh kedua abad ke-2 H, usianya sangat muda dan karena itu tidak memiliki nilai sejarah yang independen.[22]

Hasil ini membawa Schacht pada kesimpulan yang sangat skeptis terhadap otentisitas hadist Nabi saw. Dia menyatakan,

Karena itu kita harus mengabaikan asumsi-asumsi bahwa di sana terdapat inti informasi yang asli dan otentik yang berasal dari zaman Nabi saw, bahwa hadits palsu dan tendensius direkayasa dan ditambahkan pada setiap pergantian generasi, bahwa sejumlah besar hadits palsu telah berhasil tersaring oleh kritik isnad yang diterapkan oleh para ulama Islam, bahwa ada hadits palsu yang berhasil lolos dari penyaringan tersebut namun yang aslinya tidak sepenuhnya tergusur oleh pemalsuan-pemalsuan yang terjadi yang dilakukan pada masa setelahnya. Jika kita melepaskan semua prasangka ini, kita menjadi bebas untuk mengkaji tradisi Islam secara obyektif dalam konteks sejarah mereka, dalam kerangka pembangunan masalah-masalah yang mereka jadikan acuan, dan hal ini memungkinkan kita untuk menemukan sejumlah kriteria dalam rangka menetapkan kronologi relatif, dan bahkan mutlak, terkait hadits yang jumlahnya begitu besar.”[23]

Dengan kata lain, Schacht berpendirian bahwa semua hadits Nabi saw harus diasumsikan palsu sampai ada bukti kuat yang menunjukkan keasliannya.

Tanggapan atas Pandangan Schacht

  1. Definisi Sunnah

Salah satu dasar pijakan teori Schacht adalah anggapannya bahwa mazhab-mazhab kuno lebih banyak merujuk kepada praktek umum serta pandangan sahabat dan tabi’in dari pada sunnah Nabi saw. Ia juga menyatakan bahwa praktek umum, pendapat sahabat dan tabi’in yang masih ada (living tradition) merupakan konsep asli dari sunnah sebelum akhirnya dipersempit oleh Asy-Syafi’i menjadi periwayatan verbal yang berasal dari Nabi saw.  Menanggapi hal ini, Fazlur Rahman mengatakan,

Mengenai bagian pertama argumentasi Schacht ini, yang merupakan pengukuhan hipotesa Margoliouth (yang untuk pertamakalinya mempergunakan Asy Syafi’i), dalam menyusun tesis kita sendiri, kita akan menunjukkan bahwa argumentasi tersebut memberikan penjelasan yang terlalu sederhana atas situasi yang ada, dan alih-alih memperjelas perkembangan awal Islam, ia malah membuatnya menjadi lebih samar, lewat tindakan gegabahnya menciptakan masalah-masalah bagi sejarah keagamaan Islam yang tak bsia diselesaikan.[24]

Persoalannya sebenarnya bukan berpulang pada makna sunnah secara generik. Jika kita berbicara tentang dalil-dalil fiqih yang dibahas oleh para ulama ushul fiqih, di mana apa yang disebut dengan sunnah merupakan salah satu dari dalil itu, maka persoalannya harus dikembalikan kepada pertanyaan, “apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Islam untuk dijadikan sebagai rujukan hukum?”, bukan pada persoalan, “apakah arti sunnah?”. Dalam kenyataannya, para ulama Islam menggunakan kata sunnah dengan berbagai pengertian sesuai pada konteks pembicaraan. Al-Qur’an tidak secara khusus memerintahkan umat Islam untuk tunduk kepada sunnah, tetapi secara khusus memerintahkan supaya patuh kepada Rasulullah saw dan menyesuaikan dengan keteladanan beliau.[25]

Hal yang menjadi kesepakatan antara Schacht dan kita semua adalah bahwa Al-Qur’an merupakan dalil utama dalam fiqih. Al-Qur’an bahkan merupakan sumber otoritas bagi dalil-dalil lainnya. Al-Qur’an menyatakan bahwa perkataan Muhammad adalah wahyu (an-Najm ayat 3-4), menyebut kewajiban orang beriman untuk mentaati perintah dan larangan beliau (misal al-Hasyr ayat 7; an-Nisa’ ayat 80), menandaskan keharusan untuk tunduk kepada segala keputusan hukum beliau (al-Ahzab ayat 36, an-Nisa’ 60 dan 65), mewajibkan orang beriman untuk meneladani prilaku hidup beliau (al-Ahzab ayat 21). Semua ini menunjukkan secara jelas otoritas Sunnah Rasul sebagai sumber hukum dalam Islam.

Seandainya al-Qur’an secara khusus tidak menamai perkataan dan model kehidupan Nabi dengan sebutan as-Sunnah, itu tidak terlalu penting. Yang jelas, al-Qur’an membawa perintah untuk mentaati Rasulullah saw, tunduk kepada keputusan beliau dan mencontoh prilaku beliau. Bahkan seandainya benar bahwa Imam asy-Syafi’i merupakan aktor utama dan pertama yang membatasi pemakaian kata as-Sunnah hanya pada segala keputusan, perintah, petunjuk, dan contoh perilaku yang lahir dari Rasulullah saw saja, maka itu bukan persoalan yang terlalu penting. Dalam konteks inilah, Prof. Al-A’zami mengatakan, “the problem would not have arisen if they had realized that the concept of sunna predated the definition of that term,[26] (Masalah tersebut tidak akan muncul jika mereka menyadari bahwa konsep sunnah telah mendahului definisi istilahnya sendiri).

  1. Otoritas Living Tradition dalam Fiqih

Schacht tidak menjelaskan dengan begitu gamblang, bagaimana living tradition ini mendapatkan otoritasnya sebagai dalil dalam fiqih Islam. Sesekali dia mengisyaratkan bahwa living tradition mendapatkan otoritas dalam dirinya sendiri, di mana seorang sahabat dianggap semacam orang suci, seluruh paham yang mereka anut diletakkan di bawah naungannya, dan selalu dirujuk sebagai pemegang otoritas umum.[27]

Namun, baik dalam The Origis maupun An Introduction, kutipan-kutipan polemik Asy-Syafi’i melawan pihak yang Schacht sebut sebagai penganut mazhab kuno, menunjukkan bahwa living tradition yang dimaksud sebenarnya adalah apa yang dianggap oleh mazhab-mazhab tersebut sebagai sunnah Nabi yang terefleksikan secara live dalam tindakan dan pandangan seorang sahabat atau, dalam kasus Madinah, dalam praktek yang disepakati masyarakat tertentu yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi saw. Inilah yang disebut periwayatan sunnah Nabi saw tanpa rumusan verbal (silent trasmission).

Jika asumsi dasar silent trasmission ini diterima, maka kebutuhan terhadap hadits Nabi, dalam pengertian rumusan-rumusan verbal, memang belum banyak dirasakan pada masa hidup Nabi saw dan para sahabat, karena generasi sahabat mengetahui perilaku Nabi saw secara langsung. Rumusan-rumusan tersebut baru dirasakan sangat diperlukan oleh generasi yang tidak menyaksikan sabda dan tindakan-tindakan Nabi saw secara langsung, yakni generasi tabi’in.[28]

Kalau kita telaah, asumsi adanya silent transmission ini jelas merupakan alasan mengapa Imam Malik seringkali mengunggulkan praktek yang disepakati oleh penduduk Madinah atau, dalam kasus tertentu, praktek yang dilakukan oleh sahabat dari pada sebuah hadits yang dinisbatkan kepada Nabi melalui periwayatan tunggal (hadits ahad). Syaikh Muhammad Abu Zahrah memaparkan:

Malik bin Anas menjadikan amalan penduduk madinah sebagai hujjah dan dasar hukum. Alasannya karena amalan tersebut tidak mungkin bukan dari Nabi. Ia mengutip ucapan gurunya, Rabi’ah bin Abdur rahman, “Seribu orang dari seribu orang lebih baik daripada satu orang dari satu orang.” Oleh karena itu Malik memprioritaskan amalan penduduk Madinah daripada pendapat yang dasarnya ra’yu atau hadits ahad. Amalan penduduk Madinah sebelum Malik telah berlaku di masyarakat bahkan di kalangan para hakim. Mereka memandangnya sebagai warisan dari Nabi saw. Dalam kaitan ini, seorang hakim bernama Muhammad bin Abu Bakar ditanya tentang kenapa dia tidak memberi putusan berdasarkan seuatu hadits yang ada, diia menjawab, “Orang Madinah tidak sepakat dengan hadits itu.” Dengan jawaban ini, ia melihat amalan penduduk Madinah diduga kuat merupakan amalan dari Nabi saw sehingga hadits ahad yang bertentangan dengannya ditolak.[29]

Terdapat kasus di mana Imam Malik secara katogoris menolak hadits ahad dalam persoalan yang tidak ada ruang ijtihad di dalamnya (tauqifiy), seperti tata-cara pelaksanaan haji, ketika hadits ahad tersebut bertentangan dengan praktek seorang sahabat. Imam Malik berargumen bahwa seorang sahabat tidak mungkin merujuk kepada siapa pun dalam persoalan ibadah kecuali kepada Rasulullah saw. Ini menunjukkan bahwa praktek sahabat tersebut pastilah merupakan sunnah yang diterimanya dari Nabi saw meski tanpa periwayatan verbal. Dalam kasus ini, kita tidak bisa beranggapan bahwa menurut Malik, tindakan seorang sahabat lebih otoritatif ketimbang sabda Rasulullah saw. Bagi Malik, pertentangan antara tindakan sahabat dan hadits ahad dalam suatu perkara yang tidak memberi ruang ijtihad adalah pertentangan di antara dua sunnah Nabi. Karena itu, solusinya adalah dengan memilih sanad yang terkuat.[30] Hal ini mendapatkan konfrimasi dari sebagian ahli hadits yang menganggap tindakan sahabat dalam masalah yang tidak ada ruang ijtihad di dalamnya sebagai hadits marfu’ secara hukum meski mauquf secara lahir, seperti ‘Ali ra yang pernah melakukan sahat gerhana dengan lebih dari dua kali rukuk pada masing-masing rakaat.[31]

Jadi, tampak di sini bahwa Mazhab Madinah tidak mempersoalkan bahwa Sunnah Rasul-lah yang sebenarnya memiliki otoritas dalam hukum Islam. Meski demikian, para ulama di Madinah melihat bahwa amalan penduduk Madinah lebih menggambarkan Sunnah Nabi yang sebenarnya daripada laporan tunggal (hadits ahad). Dan sampai sekarang, para penganut Mazhab Maliki masih konsisten dengan sikap ini, tidak seperti yang dikatakan oleh Schacht bahwa para penganut mazhab awal kemudian merekayasa sunnah Nabi dengan isnadnya untuk mengesankan bahwa praktek mereka memiliki preseden dari Nabi saw.

  1. Pendapat Sahabat dan Praktek Masyarakat Bukan Dalil Utama

Schacht menekankan bahwa, sebelum Syafi’i, berargumen dengan hadits Nabi merupakan praktik yang langka. Para ahli fiqih lebih banyak merujuk kepada sahabat atau tabi’in. Lepas dari perdebatan yang ada, memang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian mazhab fiqih mendudukkan pendapat atau praktek yang dilakukan oleh seorang sahabat merupakan dalil yang otoritatif dalam fiqih. Namun, kita tidak boleh berhenti pada aspek operasionalnya seraya mengabaikan asumsi yang mendasari pengambilan pendapat sahabat sebagai dalil dalam fiqih. Fiqih sendiri didefinisikan sebagai sekumpulan ilmu tentang hukum syara’ dalam perkara praktis yang digali dari dalil-dalil rinci.[32] Sedangkan hukum syara’ adalah seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, opsi, maupun wadh’i.[33] Secara epistemologis, oleh karenanya, hukum syara’ tidak mungkin digali kecuali dari wahyu.[34] Tentu kita tidak mungkin berasumsi bahwa para ulama, yang menjadikan pendapat sahabat sebagai dalil, menganggap para sahabat yang mereka ikuti telah mendapatkan inspirasi langsung dari wahyu. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, para ulama menganggap pendapat sahabat sebagai sunnah Nabi yang tidak diriwayatkan secara verbal.[35]

Kita menjumpai para ulama selalu memprioritaskan Al-Qur’an, kemudian As-Sunnah, dan ketika tidak ada nash dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah yang menjawab persoalan mereka, mereka baru merujuk kepada pendapat sahabat secara bebas. Hal ini tercermin dalam pernyataan Abu Hanifah:

Aku akan mengambil dalil kitabullah jika aku menemukannya. Jika tidak ada, aku akan mengambil sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan riwayat yang shahih dari beliau yang ada di perawi tsiqah. Jika aku tidak menemukan dalil di kitabullah dan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, aku akan mengambil pendapat para shahabat Nabi yang aku kehendaki dan meninggalkan yang tidak aku kehendaki. Jika tidak ada, aku pindah dari pendapat mereka ke pendapat yang lainnya. Jika ternyata yang dijumpai adalah pendapat Ibrahim Asy Sya’bi, Al Hasan, Ibnu Sirin, atau Sa’id Ibnul Musayyib (yang beliau maksud adalah para ulama mujtahid semisal beliau-pen), aku memilih berijtihad sendiri sebagaimana mereka berijtihad.”[36]

Sikap serupa juga ditempuh oleh Malik. Abu Zahrah memaparkan:

“Sunnah dijadikan referensi kedua oleh Imam Malik setelah Kitabullah. Beliau mengambil sunnah yang mutawatir, yakni yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang kesepakatan mereka dijamin bebas dari kedustaan, dari sejumlah orang yang sama dengan mereka sampi kepada Nabi saw. Malik juga mengambil hadits masyhur, yaitu hadits yang disampaikan dari Nabi oleh satu atau beberapa orang sahabat tetapi jumlahnya tidak sebanyak jumlah hadits mutawatir, kemudian diriwayatkan dari sahabat oleh sejumlah orang yang dijamin bebas dari kedustaan, atau diriwayatkan oleh seorang atau beberapa tabi’in kemudian disampaikan dari mereka oleh sejumlah tabi’in yang terjamin dari kedustaan. Malik juga mengambil hadits-hadits ahad yang diriwayatkan pada masa tabi’in dan tabi’ut tabi’in. Amalan penduduk Madinah diperioritaskan oleh Malik daripada hadits ahad.[37]

Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, jika para ulama merujuk kepada pendapat sahabat atau praktek penduduk Madinah, maka asumsi yang mereka gunakan kembali kepada persoalan mentaati Sunnah Rasul. Mereka beranggapan, pendapat sahabat atau praktek penduduk Madinah pasti didasarkan kepada Sunnah Nabi saw.

  1. Argumen e selentio

Yang membawa Schacht pada kesimpulan bahwa hadits-hadits hukum baru muncul pada kuartal kedua abad kedua hijrah adalah absennya hadits-hadits tersebut dalam karya tulis yang merekam pandangan ulama-ulama yang lebih awal. Karena itu, dia berkesimpulan bahwa ketika hadits-hadits itu belum disebut oleh ulama awal, maka hadits tersebut belum ada. Dengan kata lain, hadits-hadits tersebut baru direkayasa pada masa berikutnya.

Asumsi Schacht ini dapat diterima hanya dengan asumsi lain, yaitu bahwa: setiap ulama pada sebuah masa pasti mengetahui semua hadits dalam subjek yang dia diskusikan; semua hadits yang diketahui oleh para ulama awal itu telah dicetak sehingga dapat kita membaca semua hadits yang ada pada masanya; hadits yang diketahui oleh seorang ulama pasti diketahui pula oleh ulama lain yang hidup sezaman dengannya.[38] Asumsi-asumsi ini tentu tidak dapat diterima.

Jika kita telaah pengetahuan para sahabat Nabi saw terhadap hadits, terlihat bahwa mereka tidak berada dalam satu tingkatan kemampuan. Perbendaharaan hadits mereka berbeda-beda, karena setiap kali Rasulullah saw menyampaikan hadits, tidak semua sahabat mendengarnya. Tidak ada satu sahabat pun yang menguasai seluruh hadits yang ada. Ketika kemenangan Islam meluas, para sahabat pun berpencar ke berbagai negeri. Sunnah Nabi saw pun tersebar mengikuti penyebaran mereka.[39] Dampaknya, masing-masing negeri memiliki koleksi hadits yang berbeda dengan negeri yang lain. Sangat wajar jika pengetahuan masing-masing penduduk negeri tentang hadits relatif terbatas. Hal itulah yang memaksa para ahli hadits pada masa setelahnya untuk melakukan perjalanan ke berbagai negeri guna mengumpulkan hadits.[40] Asy-Syaukani mengutip,

Al Hazimi mengeluarkan sebuah riwayat tentang Ibnu Abbas yang beristighfar dan menarik kembali pendapatnya ketika mendengar Umar bin Khathab dan anaknya, Abdullah, menunjukkan hadits dari Rasulullah saw tentang keharaman riba fadhl. Dia berkata: “Anda berdua telah menghafal hadits dari Rasulullah saw yang aku tidak hafal.[41]

Ini menunjukkan bahwa pengetahun sahabat tentang hadits berbeda-beda. Apalagi setelah mereka berpencar di berbagai wilayah dan para penduduk di wilayah itu hanya mengambil hadits dari sahabat yang mereka jangkau. Dengan demikian, argumen e selentio yang dikemukakan oleh Schacht tidak dengan sendirinya membuktikan ketiadaan hadits-hadits Nabi saw yang baru tersebar luas pada abad ke-2 H, karena masih ada kemungkinan besar hadits-hadits tersebut beredar di antara mereka yang tidak terlibat dalam rekaman perdebatan yang sampai kepada kita.

Kesimpulan

Pandangan Schacht tentang hadits hukum setidaknya dibangun oleh asumsi: 1). Sunnah yang otoritatif dalam mazhab kuno adalah living tradition, bukan Sunnah Nabi; 2). Hadits-hadits hukum baru diciptakan pada abad ke-2 H sebagai respon para penganut mazhab lama, yang lebih menprioritaskan living tradition, terhadap tekanan ahli hadits dan As-Syafi’i yang menyatakan tak ada sunnah yang otoritatif kecuali sunnah Nabi saw; 3). Setiap hadits yang muncul pada masa belakangan dan tidak pernah disebut pada masa sebelumnya adalah hadits palsu.

Pandangan Schacht tentang definisi sunnah sebagai living tradition tidak mengacu pada substansi persoalan mengenai apa yang semestinya didudukkan sebagai dalil syara’ dalam fiqih Islam. Para ulama fiqih tidak pernah menganggap pendapat sahabat dan praktek yang disepakati oleh masyarakat Islam memiliki otoritas independen, melainkan diikuti dengan asumsi bahwa ia merefleksikan Sunnah Nabi yang tidak teriwayatkan secara verbal. Al-Qur’an dan As-Sunnah merupakan dua dalil primer dalam fiqih. Argumen e silentio sebagai dalil ketiadaan hadits pada masa awal tidak dapat diterima. Wallahu a’lam


 Daftar Pustaka

Abu Zahrah, Muhammad. 2013. Ushul Fiqih. Alih bahasa oleh Saefullah Ma’shum. Jakarta: Pustaka Firdaus

____________________. 2014. Fiqih Islam Mazhab dan Aliran. Jakarta: Gaya Media Pratama

Abu Zahwu, Muhammad. Tt. Al-Hadits wa Al-Muhadditsun. Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah

Al-Bayanuni, . 2003. Tradisi Beda Pendapat dalam Islam. Alih bahasa oleh Abdusy Syukur Abdur Razaq. Bandung: Hikmah

As-Sayyis, Muhammad Ali. 2003. Sejarah Fikih Islam. Jakarta: Pustaka Al Kautsar

Ath-Thahan, Mahmud. Tt. Taisir Mushthalah al-Hadits. Beirut: Dar al-Fikr

Azami, Muhammad Mustafa. 1977. Studies in Hadith Methodology and Literature, (Indianapolis: American Trust Publications

_______________________. 2004. Menguji Keaslian Hadis-hadis Hukum. Jakarta: Pustaka Firdaus

Badawi, Abdur Rahman. 2012. Ensiklopedi Tokoh Orientalis. alih bahasa oleh Amroeni Drajat. Yogyakarta: LKiS

Beik, Muhammad Khudhari. Tt. Tarikh at-Tasyri’ al-Islamiy. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah

Goldziher, Ignac. 1971. Muslim Studies, vol II, terjemahan ke dalam Bahasa Inggris oleh C.R. Barber dan S.M. Stren. Chicago: Aldine Publishing Company

Kallaf, Abdul Wahhab. 1994. Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib. Semarang: Dina Utama

Masrur, Ali. 2007. Teori Common Link G.H.A. Juynboll. Yogyakarta: LkiS

Musa, Muhammad Yusuf. 2014. Pengantar Studi Fikih Islam, alih bahasa oleh Muhammad Michbah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014

Rahman, Falzur Islam. 2010. Alih bahasa oleh Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 2010

Schacht, Joseph. 1950. Foreign Elements in Ancient Islamic Law. J. Comparatif Legislation and International Law. Vol. 32. 3/4: 9-17

____________. 1949. A Revaluation of Islamic Tradition. J. Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 2: 143-154

____________. 2012. Pengantar Hukum Islam, alih bahasa oleh Joko Supomo. Yogyakarta: Imperium

____________. 2010. The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Alih bahasa oleh Joko Supomo. Yogyakarta: Insan Madani

Catatan kaki

[1] Abdur Rahman Badawi, Ensiklopedi Tokoh Orientalis, alih bahasa oleh Amroeni Drajat, (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 396

[2] Wael B. Hallaq, Melacak Asal-usul ataukah Doktrin, alih bahasa oleh Cipto Sembodo dalam Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudens, (Yogyakarta: Insan Madani, 2010), h. xii

[3] Ibid.

[4] Joseph Schacht, A Revaluation of Islamic Tradition, dalam Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland no. 2 (1949), h 143-154

[5] Ignac Goldziher, Muslim Studies, vol II, terjemahan ke dalam Bahasa Inggris oleh C.R. Barber dan S.M. Stren, (Chicago: Aldine Publishing Company, 1971), h. 19

[6] Joseph Schacht, Op. Cit., h. 143

[7] Joseph Schacht, Foreign Elements in Ancient Islamic Law dalam Comparatif Legislation and International Law, Vol. 32, No. 3/4, (1950), h. 9-17

[8] Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, alih bahasa oleh Joko Supomo, (Yogyakarta: Imperium, 2012), h. 48

[9] Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence Alih bahasa oleh Joko Supomo, (Yogyakarta: Insan Madani, 2010), h. 90

[10] Schacht, A Revaliation, h. 146

[11] Ibid., h. 144

[12] Ibid., h. 145

[13] Ibid.

[14] Joseph Schacht, The Origins, h. 270 dan A Revaluation, h. 144

[15] H. 145

[16] Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, h. 55

[17] Joseph Schacht, A Revaluation, h. 145

[18] H. 145

[19] Joseph Schacht, The Origins, h. 118

[20] Joseph Schacht, A Revaluation, h. 145

[21] Ibid., h. 147

[22] Ibid., h. 151

[23] Ibid. h. 147

[24] Falzur Rahman, Islam, Alih bahasa oleh Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 2010), h. 58

[25] Muhammad Mustafa Azami, Menguji Keaslian Hadis-hadis Hukum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 45

[26] Muhammad Mustafa Azami, Studies in Hadith Methodology and Literature, (Indianapolis: American Trust Publications, 1977), h. 8

[27] Joseph Schacht, A Revaluation, h. 146

[28] Ali Masrur, Teori Common Link G.H.A. Juynboll, (Yogyakarta: LkiS, 2007), h. 206

[29] Abu Zahrah, Fiqih Islam Mazhab dan Aliran (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014 ), h. 170

[30] Ibid., h. 171

[31] Mahmud ath-Thahan, Taisir Mushthalah al-Hadits (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 108

[32] Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, alih bahasa oleh Saefullah Ma’shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 2

[33] Ibid., h. 26

[34] Muhammad Yusuf Musa, Pengantar Studi Fikih Islam, alih bahasa oleh Muhammad Michbah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 68

[35] Abdul Wahhab Kallaf, Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 134

[36] Muhammad Khudhari Beik, Tarikh at-Tasyri’ al-Islamiy (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), h. 154

[37] Abu Zahrah, Fiqih Islam Mazhab dan Aliran (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014 ), h. 169

[38] M.M. Azami, Menguji Keaslian Hadis-hadis Hukum alih bahasa oleh Asrofi Sodri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 168

[39] Muhammad Abu Zahwu, Al-Hadits wa Al-Muhadditsun (Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, tt), h. 100

[40] Muhammad Ali As-Sayyis, Sejarah Fikih Islam (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003), h. 105

[41] Al-Bayanuni, Tradisi Beda Pendapat dalam Islam alih bahasa oleh Abdusy Syukur Abdur Razaq (Bandung: Hikmah, 2003), h. 43

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s