Khilafah vs ijma’

Kewajiban Khilafah -menurut sebagian orang- tidak berlaku bagi penduduk Indonesia, karena -khusus di Indonesia- berlaku dalil yang bernama “IUN”. Anda tidak tahu apa itu “IUN”? Wajar, karena ia memang singkatan yang baru saja saya buat sendiri 😀 . “Para ulama di Nusantara pada masa lalu telah sepakat utk menghentikan dan melupakan niat mendirikan Negara Islam dan berkomitmen untuk mendukung format negara republik-kebangsaan”. Begitulah “dalil” yang sering saya dengar dari mereka yang menolak –atau cenderung memusuhi- usaha rekonstruksi khilafah. Dalam tulisan ini, saya sebut ”dalil” itu dengan istilah “ijma’ ulama Nusantara“, selanjutnya saya singkat menjadi “IUN”. Sekarang sudah tahu, ya?

Lepas dari soal kebenaran klaim adanya “ijma’” itu (apa benar terjadi ijma’ dalam hal ini?), lepas pula dari persoalan apakah “ijma’” semacam itu menjadi dalil yang sah dalam kacamata epistemologi hukum Islam, saya lebih mempersoalkan pendirian orang-orang liberal yang sering pula menggunakan “ijma’” ini untuk menolak khilafah. Entah mengapa orang-orang liberal ikut-ikutan mendudukkan apa yang saya sebut “IUN” ini sebagai “dalil” yg begitu absolut (qath’i) dalam menampik pendirian khilafah? Saya katakan absolut bukan hanya karena “IUN” ini mereka tempatkan sedemikian tinggi, mengatasi seluruh dalil lain yang bertentangan, tapi juga karena “hukum” yang mereka ambil dari “IUN” itu mereka nobatkan sebagai hasil pemaknaan yang final, tidak terbuka bagi penafsiran lain.

Orang liberal gemar sekali membatasi implikasi hukum dari teks Al-Qur’an dan As-Sunnah pada konteks sosio-kultur yang spesifik, sehingga hukumnya pun hanya relevan dalam konteks penurunnya, tidak bisa diterapkan secara universal, menerjang semua keadaan, menembus segala zaman. Tak heran jika -menurut mereka- hampir tidak ada hukum dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang masih berlaku sampai hari ini, kecuali amat sedikit (hukum-hukum ibadah dan akhlaq saja). Sebagai contoh, menjawab pertanyaan “mengapa Al-Qur’an memerintahkan wanita berjilbab?”, seorang liberal pasti akan mencari-cari problem partikular yang sekiranya bisa menjelaskan alasan diperintahkannya pemakian jilbab pada wanita, kepentingan apa yang melatarbelakanginya? Misalnya saja mereka mengatakan, “pada waktu itu banyak lelaki masih “liar”, gemar melecehkan wanita secara seksual, sehingga pakaian yang tertutup bisa mengurangi resiko untuk diganggu. Sedang untuk konteks sekarang, para wanita cukup berpakaian sopan saja, tidak harus berjilbab, karena yang penting adalah tidak mengenakan pakaian yang memancing terjadinya pelecehan seksual”. Untuk memperkuat nalar seperti ini, mereka sering menggemakan mantra “al-‘ibrah bi-khushushis sabab, laa bi-‘umumil lafdz”.

Namun anehnya, bagi kalangan liberal, apa yang saya sebut “IUN” itu benar-benar mendapat pengecualian. Ia tak pernah ditafsirkan sebagai produk keadaan yang berkembang dalam konteks tertentu, seolah “IUN” itu hadir dalam ruang kosong yang kedap pengaruh lingkungan. Ini mengherankan. Jika wujud formal Al-Qur’an dan As-Sunnah saja mereka katakan terbentuk oleh lingkungan, lantas mengapa “IUN” tidak mereka anggap sebagai jalan keluar dari persoalan-persoalan spesifik yang berkembang di Nusantara pada waktu itu? Mengapa “IUN” seolah muncul sebagai sebuah ilham yang bebas dari pengaruh atmosfer sosial, politik dan intelektual yang melingkupi para kiai di Nusantara waktu itu? Tidakkah euforia pembebasan nasional yang berkembang di seluruh dunia selepas era penjajahan Barat mempengaruhi alam berpikir mereka? Tidakkah batas-batas wilayah kolonial Hindia Belanda mempengaruhi konsepsi mereka tentang unit negara? Tidakkah ketiadaan khilafah membuat mereka kehilangan alternatif lain kecuali mendirikan negara baru di atas wilayah yang ditinggalkan oleh penjajah? Tidakkah iklim pertarungan “melawan” kalangan nasionalis sekular dan berbagai intrik politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru membentuk solusi-solusi kompromis dari kalangan politisi Islam dengan tanpa membuang harapan ideal akan terwujudnya sebuah negara Islam? Tidakkah mereka mau memahami sejarah dengan “metode penafsiran modern” yang biasanya mereka percayai dapat membuat kita memahami sejarah dengan lebih baik dari pada para pelaku sejarah itu sendiri?

Orang liberal sering mengatakan , “tidak ada hukum yang qath’i dan berlaku abadi, kecuali nilai-nilai dasar yang universal”, namun kenapa hasil “IUN” menjadi “harga mati” dan tak boleh berubah mengikuti kondisi? Padahal –jika benar ada- bukankah yang mereka sebut “ijma’” itu hanya sikap politik yang diambil oleh sekumpulan manusia? Bukankah merupakan hal yang mungkin jika pemikiran masyarakat di kemudian hari berubah, berkembang opini kuat yang menghendaki tegaknya Negara Islam? Apakah perkembangan semacam itu harus ditentang mati-matian? Mengapa dalam membaca “dalil” yang satu ini mereka menjadi begitu kaku, kolot dan konservatif?

Oke, semua pertanyaan ini saya rasa tidak perlu mereka jawab. Sudah jelas bagi kita bahwa mereka ini sebenarnya inkonsisten.

Saya sering menghadapi tanggapan, “Siapa anda kok berani mewajibkan khilafah, sedangkan para kiai saja sejak dulu sepakat melupakan negara Islam?” Menjadi hal yang tak dapat dipungkiri bahwa sikap para ulama di negeri ini -terkait dengan wacana negara Islam- banyak dipengaruhi oleh situasi yang tengah berlangsung, sekali pun mereka adalah para ulama yang mumpuni. Kita ketahui bersama bahwa kehidupan bangsa ini pasca penjajahan masih jauh dari kata mapan. Berbagai kepentingan ideologis bertemu, berebut negara yang baru lahir. Masing-masing kelompok menyimpan harapan untuk membentuk negara sesuai idealismenya, sehingga tidak rela negara itu dikuasai pihak lain, meski dalam proses itu mereka terpaksa menerima kompromi sebagai siasat dalam berpolitik. Sejarah mencatat adanya perdebatan, pertarungan siasat dan kompromi antara kelompok Islam dengan kelompok lain sudah mulai terjadi sejak perumusan muqadimah undang-undang dasar. Polemik dasar negara, apakah Islam atau Pancasila, baru berakhir setelah dipenggal oleh Soekarno lewat dekrit 5 Juli 1959. Menilik hal ini, dapatkah kita mengambil suatu “hukum syara'” yang absolut dari sejarah yang dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang melingkupinya itu? Kenapa kita tidak merujuk saja kepada Al Qur’an dan As Sunnah dalam membahas persoalan negara Islam dan khilafah ini? Keduanya adalah sumber yang -saya yakin- juga sangat ingin dipedomani oleh para ulama pendahulu? Lagi pula, seandainya benar tak ada pandangan manusia yang tercetus tanpa dipengaruhi oleh konteks, maka setidaknya Al Qur’an dan As Sunnah inilah wahyu Allah, yang membawa hukum-hukumNya tanpa terpengaruh -alih-alih terbentuk- oleh keadaan dan alam berpikir manusia. Jika bukan, lalu apa lagi di dunia ini yang lebih layak kita jadikan acuan?

Advertisements

2 thoughts on “Khilafah vs ijma’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s